Sumbarinvestigasi.com,Pessel (Sumbar) – Proyek Pengerjaan pembangunan drainase Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terkesan asal jadi dan abaikan fasilitas umum (Fasum) diduga demi mempercepat proyek.
Pantauan awak media di lapangan sekitar Nagari Koto Taratak, Kecamatan Sutera. Miris, tanpa memperhatikan adanya sambungan pipa saluran air Pamsimas, pekerja memasang konstruksi drainase di atas pipa pamsimas.
Parahnya lagi tidak hanya itu saja standar pengerjaan dan teknis pengerjaan juga terkesan asal jadi. Pasalnya, pekerja tidak dibekali alat pengaman kerja yang lengkap, dan proses pengerjaan jauh dari standar yang telah di tentukan.
“Memang miris, padahal ini proyek negara. Tapi, teknis pengerjaannya terkesan asalan saja,” ungkap Zulhakim salah seorang penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Pessel.
Selain mengabaikan fasilitas umum yang sudah lebih awal terbangun, kualitas kerja sub-kontraktor yang dikerjakan secara swakelola yang melibatkan masyarakat terbilang amburadul.
Sehingga, akibatnya konstruksi yang terlihat amburadul, Zulhakim mengatakan proyek tersebut akan menimbulkan kerugian besar dengan mubazirnya uang negara. Karena volume adukan dan biaya konstruksi teramati jauh dari rencana anggaran biaya (RAB).
“Seharusnya, pelaksanaan proyek apapun namanya kalau bersumber dari uang negara harusnya didampingi Konsultan Pengawas agar melakukan kontrol dan pengawasan. Sebab proyek membutuhkan kontrol dan pengawasan yang baik, agar prosesnya tidak melenceng dari rencana yang telah dibuat sebelumnya,”terangnya.
Selain tanpa bekerja sesuai standar volume seperti biasa. Pihak pelaksana juga melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, tanpa memasang papan nama proyek atau plang informasi.
Padahal dalam setiap kegiatan proyek menggunakan biaya negara wajib melaksanakan tersebut, mulai dari menjelaskan jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak, pihak pelaksana juga harus memuat jangka waktu atau lama pekerjaan.
Sehingga, tanpa adanya papan informasi tersebut masyarakat juga bertanya-tanya, maka kuat dugaan tingginya indikasi kerugian uang negara. Karena dalam pengerjaan kontraktor akan lebih leluasa.
Menanggapi hal itu, Zulhakim sebagai penggiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Pessel mengatakan, sesuai aturan maka pihak pelaksana tidak boleh mengabaikan seluruh teknis yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan.
Namun selanjutnya, jika aturan tersebut tidak dipenuhi berarti pihak pelaksana dan PPK dan PPTK Dinas diduga bersekongkol melanggar aturan. Sehingga kami sebagai sosial kontrol akan segera membuat pengaduan agar penegak hukum segera turun untuk mengecheknya,”terang zulhakim
Hingga berita ini terbit,awak media masih berupaya mengkonfirmasi terkait pekerjaan proyek drenase, petugas pengawas lapangan dari Satker PJN II Sumbar, Eka belum dapat memberi keterangan kepada awak media terkait masalah tersebut.(Ermal)
