Sumbar Investigasi.com, Payakumbuh – Sidak Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh yang membidangi kesejahteraan masyarakat turun lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD Kota Payakumbuh, Jumat (12/3).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal yang sekaligus Koordinator Komisi C, serta diikuti Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, serta anggota Mustafa, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, YB Dt. Parmato Alam, Ismet Harius, dan Mawi Etek Arianto disambut Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal atau Dokter Bek, Dirut RSUD dr. Yanti dan jajaran.
Kepada wakil rakyat itu, Dokter Bek menyampaikan dari sisi pelayanan publik, Payakumbuh termasuk yang terbaik. Hampir semua kebijakan kesehatan, daerah lain melihat dasarnya ke Payakumbuh.
“Ini tidak lepas dari dukungan DPRD, kami merasakan perhatian DPRD termasuk dalam penataan keuangannya, dinas selalu ditanya apakah anggaran sudah mencukupi atau belum untuk melayani warga Payakumbuh,” kata dokter Bek.
Dokter Bek juga menambahkan, saat ini kondisi sarana rumah sakit masih tertinggal, dengan kondisi itu seharusnya rumah sakit umum daerah ini harus dipindah tempat, karena dari sisi pencapaian wilayah banyak berbenturan lahan.
“Kalau bisa dibangun di tempat yang lapang, yang jalannya tidak macet, dan jauh dari keramaian. Desain plan pengembangan rumah sakit sudah ada, wacana ini sengaja kami lempar kepada DPRD, karena kota ini tak hanya akan belangsung sekarang saja, di masa yang akan datang akan berkembang,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirut dr. Yanti menyampaikan RSUD Adnaan WD adalah rumah sakit type C. Saat ini kondisi ruang tunggu sudah tidak memadai, dalam pandemi ini saja pihak rumah sakit terpaksa menambah tenda ke depan.
“Kondisi kita saat ini seperti memutar kain sarung. Padahal kita sudah melayani 17 jenis pelayanan kesehatan dan ketenagaan spesialisnya sudah memadai. Untuk memudahkan proses administrasi awal, pelayanan kita sudah memakai aplikasi Silakeh SMART yang bisa digunakan oleh warga yang akan dilayani di rumah sakit, sekarang sedang dalam tahap disosialisasikan,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Armen Faindal mengapresiasi adanya pemikiran baru pengembangan rumah sakit, para wakil rakyat sangat mengerti rumah sakit adalah instansi pelayanan terdepan dimana keberadaannya adalah hasil pembangunan yang langsung bisa dinikmati. Untuk itu, membangun pelayanan harus sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.
“Kedatangan kami melakukan fungsi pengawasan dengan melihat langsung ke rumah sakit, bagaimana kebersihan dan pelayanannya, sektor kesehatan dari sisi manapun haruslah bagus,” kata Armen.
Para dewan juga meneruskan kritik dari kebanyakan masyarakat, dimana saat pelayanan di ruangan, petugasnya banyak yang seperti santai-santai saja, seharusnya tak hanya tindakan medis saja yang dilakukan dengan baik, keramahan dan etika petugas kepada warga diperlukan sekali.
“Bila warga bertanya sesuatu harus dijawab oleh petugas, jangan didikte saja masyarakat kita, wajar mereka rewel karena sedang sakit. Utamakan perlakuan baik kepada masyarakat, meski kelas 3 atau kelas 2, berikanlah perlakuan yang ramah seakan mereka adalah VVIP,” kata Armen Faindal.
Masalah pelayanan khusus ibu melahirkan dan anak juga tidak dilewatkan oleh Wakil Ketua Komisi C Mesrawati yang menyampaikan masukan dengan telah ditunjang fasilitas yang cukup baik saat ini, peningkatan kepada layanan pendampingan perawat kepada pasien harus optimal.
“Ibu yang melahirkan harus ditemani dan didampingi petugas mulai dari saat mereka merasakan sakit-sakit, melahirkan, hingga mereka keluar rumah sakit. Banyak aspirasi warga kepada kami yang menyampaikan kalau petugas sering sulit dipanggil untuk pendampingannya, kalau dari pihak keluarga saja sampai dimanalah mereka bisa tau kondisi pasien,” kata Mesrawati dari Partai PAN.
Semetara itu, YB Dt. Parmato Alam menyebut RSUD dari hari ke hari masih banyak keluhan masyarakat terhadap proses pelayanan, apalagi pendaftarannya. Perlu ada sistem terukur yang harus diselesaikan oleh rumah sakit, seperti bila jam 12 malam orang datang, tentu mereka butuh tempat istirahat.
“Jangan sampai pagi esoknya pula warga mendapat pelayanan, apalagi alasan over kapasitas dalam pelayanan, mana bisa yang sakit diundur dalam berobat. Maka perlu sistem pelayanan yang akuntabel, efektif, dan efisien,” ulasnya.
Politisikus Golkar itu juga menyentil masih lemahnya tatanan pelayanan dan diskusi petugas dengan pasien, etika tata krama dengan pasien sejatinya adalah obat, karena orang yang sedang sakit itu sensitif.
“Ini prinsip dasar, kalau perawat butuh di Bimtek, beri mereka itu, bagaimanapun etika melayani harus diperhatikan sekali,” kata Dt. Parmato Alam.
Dari sisi Ismet Harius, dirinya memberi masukan kepada pihak rumah sakit agar memberi edukasi kepada masyarakat bahwasanya tidak seluruh penyakit yang mereka idap akan berujung positif Covid-19.
“Ada stigma di masyarakat kalau saat ini yang membuat warga takut berobat ke rumah sakit karena apa-apa sedikit-sedikit diswab, nanti ujung-ujungnya positif Covid-19. Akhirnya mereka takut berobat, bukannya sembuh malah semakin parah karena tidak diobati,” ungkapnya.
Sementara itu, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah menyebut saat ini memang banyak aspirasi dari masyarakat dimana terjadinya perbedaan keramahan pelayanan bagi warga yang ditanggung BPJS pemerintah.
“Jangan mentang-mentang beda kelas BPJSnya, keramah-tamahan petugas beda pula. Meski pelayanannya berbeda, tapi yang sikap petugas harus sama ramahnya, tolong ini jadi catatan,” pungkasnya. (Arul)
